CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) merasa kecewa dengan kepemimpinan Gubenur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Mereka beraharap bisa bertemu Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi dan keprihatinan soal situasi sosial politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kaltim.
Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengungkapkan surat resmi permohonan audiensi telah disampaikan melalui keponakan Presiden Prabowo, Budi Satrio Djiwandono, saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan.
“Surat telah kami sampaikan ke Pak Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI,” ujar tokoh senior Kaltim, Harbiansyah.
Ia didampingi sejumlah tokoh mulai akademisi, pengusaha, mantan birokrat dan tokoh olahraga daerah menjelaskan langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan Gubernur Kaltim.
Harbiansyah menilai sejumlah kebijakan strategis saat ini tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih condong pada kepentingan politik dan bisnis kelompok tertentu.
“Masyarakat menilai sejumlah kebijakan justru menguras APBD yang seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” sesalnya.
Harbiansyah menegaskan MPKT mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalihkan fokus sepenuhnya pada pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Saya rasa, kita tidak boleh biarkan gubernur merusak Kaltim. Kita harus cegah,” tegasnya. Sebab, katanya, gubernur-gubernur sebelumnya membangun Kaltim dengan susah payah, membangun daerah dalam keprihatinan.
Harbian yang kini berusia 84 tahun dan pernah menjadi anggota MPR RI utusan Kaltim, mengaku terusik dengan gaya hidup gubernur Rudy Mas’ud, penggunaan APBD Kaltim, dan cara-cara Rudy Mas’ud melibatkan keluarga dan orang-orang dekatnya dalam pemerintahan.
“Sepertinya, keluarganya ada dimana-mana,” ucapnya.
Menurutt Harbian, gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud membahayakan masa depan Kaltim dan bisa menyeret Kaltim ke konflik horizontal.
Ia menilai rakyat tak menikmati apa-apa yang menjadi hak-haknya, karena sudah dipakai untuk hal-hal yang tidak begitu penting seperti membiayai Tim Ahli.
“Saya sebetulnya sudah banyak di rumah dan masjid, tapi melihat kondisi Kaltim seperti sekarang, akhirnya tergerak bersuara, itu tanggung jawab moral, meski kita sudah tua-tua,” ujarnya.
MPKT juga menyampaikan secara tertulis kondisi sosio politik dan tata kelola pemerintahan Rudy Mas’ud, kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Budisatrio Djiwandono.
“Surat telah kami sampaikan melalui Pak Budisatrio untuk diteruskan kepada Presiden RI,” ujarnya.
MPKT, katanya, melaporkan empat permasalahan di Kaltim saat ini ke Presiden dan sekaligus minta perhatian Presiden, karena gubernur juga perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Pertama terkait transparansi anggaran dengan adanya alokasi anggaran yang dianggap tidak akuntabel dan tidak sesuai skala prioritas.
“Kita menduga telah terjadi penggunaan APBD untuk kepentingan politik pribadi dan keluarga, dan kolega gubernur,” terangnya.
Kedua, gubernur mengembangkan praktik politik dinasti, yakni adanya indikasi penempatan kerabat dekat Gubernur dalam posisi strategis di pemerintahan maupun non pemerintahan.
“MPKT menilai hal ini berpotensi melanggar UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan tajam publik,” jelasnya.
Ketiga, gubernur mengabaikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah.
Keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dinilai memicu pemborosan anggaran, hingga muncul gugatan dari elemen advokat terkait keabsahan SK tim tersebut.
Keempat, desakan agar DPRD menggunakan hak angket, menyelidiki sejumlah kebijakan gubernur yang kontraversial, sebagai bentuk nyata dari mulai tidak puasnya masyarakat terhadap kepemimpinan gubernur.
“Sepanjang sejarah provinsi ini, baru kali ini gubernur diolok-olok rakyat sedemikian rupa,” kata Harbian. Ia mengimbau gubernur agar fokus pada pembangunan yang berpihak rakyat.
Pewarta: Taufik
