Andi Akbar – darimedia.id
Badan Pangan Nasional atau National Food Agency melakukan konsolidasi awal tahun 2023 dengan mematangkan strategi peningkatan serapan gabah dan beras. Tujuannya mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) pada panen raya Maret-April 2023.
“Hal itu agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di 2023,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, dikutip dari situs Kemenpan, Sabtu 7 Januari 2022.
Menurutnya, saat ini NFA bersama kementerian dan lembaga terkait serta stakeholders pangan lainnya terus melakukan koordinasi intensif. Tujuannya memastikan penyerapan gabah dan beras untuk CBP pada musim panen semester 1 ini berjalan maksimal.
Menurutnya panen raya menjadi saat tepat untuk menyerap semaksimal mungkin. Karena pada momen itu gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah.
“Tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh,” ujarnya.
Untuk menjaga agar momentum panen raya itu bisa dimanfaatakan dengan baik, berbagai strategi telah disiapkan. Arief mengatakan, hal pertama yang sedang dibenahi adalah terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah dan beras.
“Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk itu, sejak Desember 2022 hingga memasuki Januari 2023 ini, kita rutin lakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional,” jelasnya.
Stakeholder yang dimaksud, diantaranya, Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen di tingkat Petani Rp 4.200 per kg. GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg, Gabah Kering Giling di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg. Untuk beras medium di gudang Bulog Rp 8.300 per kg.
“Itu sedang kita review untuk diperbaharui, mengingat saat ini biaya peroduksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian,” paparnya.
Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan Bulog bisa lebih optimal. Sebab petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik.
Arief mengatakan, HPP yang telah disesuaikan selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pangan Nasional. Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan HPP serta rafaksi harga, sehingga saat ini penetapan HPP berada di wilayah kerja Badan Pangan Nasiona.
Ia memastikan, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.
Menurutnya langkah strategis selanjutnya untuk meningkatkan serapan CBP adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN-BUMD dan Penggilingan.
Badan Pangan, lanjutnya, mendukung sinergi antara BUMN-BUMD dan Perpadi. Melalui kesepakatan kerja sama di awal bisa dihitung berapa kebutuhan BUMN-BUMD setahun, berapa yang harus masuk di Maret-April 2023, kemudian saat Panen Gadu, diproyeksikan masuk berapa.
“Itu penting untuk dihitung dan disepakati bersama antara BUMN-BUMD dengan Perpadi. Tapi saat ini harga HPP-nya kita perbaiki dulu, sehingga nanti fair buat petani, penggiling, dan masyarakat,” jelasnya.
Arief mengatakan, faktor lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kebijakan CBP ini tepat sasaran adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras. Tahun 2023 Badan Pangan, Kementan, Kemendag, dan BPS sepakat menghitung produksi dan stok beras menggunakan data nasional dari BPS.
Selain itu, untuk memastikan jumlah stok beras nasional di akhir 2022, NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag sepakat melakukan survei bersama Stok Beras Nasional pada 31 Desember 2022.
“Survei stok beras dilakukan bersama. Jadi nanti stok ini akan kita carry over ke Januari 2023. Tahun sebelumnya masih terjadi perbedaan, untuk tahun ini kita pastikan masing-masing Kementerian dan lembaga terkait menggunakan data beras yang sama,” ujarnya.
Editor: Faifai
