KLIK BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, menyoroti dana patungan dari masyarakat atau saweran pembangunan ibu kota negara, IKN. Ia berharap rencana crowdfunding yang dilontarkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, tidak membebani masyarakat.
Wagub Hadi mengharapkan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor. “Perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” papar Hadi dalam keterangan resminya, Minggu 3 April 2022.
Ia mengingatkan kembali rencana pembangunan IKN yang disampaikan Pemerintah Pusat saat memaparkan skema awal. Saat itu pemerintah menjanjikan pendanaan dari pusat dan para investor, bukan dana saweran dari masyarakat.
Hadi memprediksi yang dimaksud dana saweran masyarakat untuk pembangunan IKN itu bisa saja masyarakat yang mampu atau sudah bebas secara finansial. Sehingga masyarakat yang dimaksud semisal para pengusaha tambang, kelapa sawit atau pengusaha kelas kakap lain di beberapa bidang.
Di Kaltim, lanjutnya, saat ini ada 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan puluhan ribu Izin Usaha Pertambangan termasuk perkebunan kelapa sawit.
“Mereka itulah yang kita harapkan patungan membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat,” ujar Hadi.
Masyarakat Indonesia dikejutkan soal saweran atau crowdfunding, yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Skema urun dana atau sawran itu pernah pula disampaikan Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono, beberapa waktu lalu. Hal itu kemudian menjadi perbincangan hangat di masyarakat luas.
Crowdfunding lebih dikenal masyarakat dengan kata saweran atau patungan. Belakangan, cara ini menjadi salah satu alternatif yang akan digunakan pemerintah pusat untuk pembiayaan IKN. Rencana tersebut muncul usai mundurnya salah satu calon investor asal Jepang, SoftBank.
Pada Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk IKN sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar.
Padahal, pemerintah menilai investasi US$ 25 miliar sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi itu, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Namun pada Maret, SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak jadi berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN.
“Kita tidak lagi berinvestasi pada proyek IKN, tapi tetap melanjutkan investasi di Indoensia melalui perusahaan portofolion kami, SoftBank Vision Fund,” ujar SoftBank, dilansir Nikkei Asia. Kepastian pembatalan investasi di IKN itu, disampaikan pihak SoftBank Group pada Jumat 11 Maret 2022.
Seiring mundurnya SoftBank dari proyek IKN, pemerintah masih mengkaji sumber pembiayaan lain. Kemudian mengumumkan gagasan skema saweran alias urun dana atau crowdfunding.
I Pewarta: Siska I Redaktur: Jihana
