darimedia.ID – Tahun depan, Ibu Kota resmi pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat sama, Jakarta berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta. Sedangkan Balikpapan menjadi Kota Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. Karena itu ada banyak hal yang perlu dipersiapkan kota ini.
Menurut mantan anggota Parlemen Balikpapan tiga periode, Syukri Wahid, saat ini lonjakan penduduk di Balikpapan meningkat signifikan. Totalnya sudah mencapai sekitar 373 ribu jiwa. Untuk menjadi kota penyangga IKN, banyak hal harus kita siapkan.
Saat ini sedikitnya ada tiga isu besar yang jadi perhatian. Yakni, menurut Syukri, isu ketahanan pangan, kualitas air bersih dan fasilitas kebutuhan dasar publik. Ia memaparkan, tiap bulan ada sekitar 3.000 jiwa penduduk baru yang menetap di Balikpapan.
“Tentu data ini akan menjadi sebuah peringatan jika pemerintah setempat jika tidak membaca apa dampak kenaikan penduduk yang begitu besar,” ujar Syukri, dalam tayangan video yang ditonton 5.917 kali di akun sosmednya, @drgsyukriwahid, dikutip Jumat.
Media ini telah meminta izin untuk mengutipnya. Syukri mengingatkan salah satu dampak kenaikan penduduk terkait ketahanan pangan. Selama ini kebutuhan pangan masyarakat kota ini masih disuplai dari luar Kalimantan. Terutama dari Jawa dan Sulawesi.
“Kita adalah kota yang belum bisa mandiri dengan pangan yang ada. Semuanya datang dari luar, karena itu ketahanan pangan akan menjadi isu penting ke depan,” ingatnya.
Yang kedua, lanjut Syukri, isu kualitas air bersih. Dengan topografi yang sebagian besar perbukitan, Balikpapan tidak memiliki sungai. Selama ini mengandalkan sumber air dari waduk tadah hujan untuk konsumsi 737 ribu jiwa.
“Ini tentu akan menjadi problematika ke depan,” papar politisi Gelora Balikpapan, itu. Yang ketiga, isu tentang fasilitas kebutuhan dasar publik.
Menurutnya laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding fasilitas dan sarana publik.
“Tentang jalanan, tentang transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya,” tutur Caleg DPRD Provinsi Kaltim, ini.
“Bagi kita, tentu ini menjadi sebuah kegelisahan jika angka ini hanya sekadar angka tapi tidak kita lanjuti sebagai lampu kuning ke depan agar asas perencanaan mengikuti dinamika penduduk yang ada,” imbuhnya.
Pada akhirnya, lanjut Syukri, anggaran yang dimiliki Pemerintah Balikpapan bisa menjawab bahkan mengantisipasi problematika ke masyarakat depan.
Pewarta: Faifai - Redaktur: Widy
