KLIK BALIKPAPAN – Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi menargetkan proyek IKN akan dimulai bulan Juli 2022.
“Kita mengasumsikan paling kritis mulai awal semester II-2022 sudah harus mulai fisiknya, semua itu yang akan diprioritaskan. Jadi lebih cepat lebih baik,” papar Imam Santoso Ernawi dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Rabu.
Ia mengklaim pemerintah telah siap dengan beberapa desain dasar termasuk infrastruktur pemukiman.
Kata Santoso, dengan desain dasar itu, semestinya jika sudah ada kejelasan anggaran maka dapat segera dimulai. “Diawali pengadaan barang jasa. Jika kita melihat peraturan perundangan secara reguler paling tidak butuh waktu 50 sampai 60 hari. Itu setelah ada kepastian anggaran, kira-kira seperti itu. Dengan dasar itu kita bisa lelang,” jelasnya.
Nantinya, sambung Santoso, pembebasan lahan bergerak paralel. Untuk awal akan memanfaatkan kawasan hutan produksi. Sehingga pemerintah lebih mudah mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur IKN.
“Untuk mempercepat dimulainya pembangunan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Pertama, ketersediaan dana yang dikucurkan ke kementerian/lembaga atau Badan Otorita IKN. Kedua kesiapan lahan yang diyakini lebih mudah karena yang digunakan hutan produksi atau hutan tanaman industri. Ketiga, skema pengadaan barang dan jasa.
“Kalau untuk itu kita antisipasi kurang lebih dua bulan dari mulainya pekerjaan pelelangan, kira-kira seperti itu,” ujarnya.
Badan Perencanaan Nasional merinci proses pembangunan IKN dilakukan sampai tahun 2024. “Di awal semester 2024 kita harapkan sudah bisa pindah,” papar Plt Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo, dalam diskusi sama.
Menurutnya, pihak Istana berencana agar pemindahan IKN, termasuk pindahnya para PNS ke Kaltim bisa rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2024. Dengan begitu, upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus bisa dilakukan di ibu kota baru.
Mengacu masterplan IKN, sebelum melakukan pemindahan PNS pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur dasar seperti air, energi, untuk penduduk-penduduk yang awal. Selanjutnya sarana prasarana pemerintah semisal istana sampai gedung kementerian.
Setelah pindah di tahun 2024, ia mengatakan tahun 2025 hingga 2035 proses penyelesaian pemindahan IKN bakal dilakukan. Termasuk pemindahan seluruh PNS.
“Di 2025 dan 2035 ini area tangguh, ini proses penyelesaian pemindahan. Pre mover pemerintah dulu, nanti ada market baru di sana,” jelasnya.
Pewarta: Zen I Redaktur: Muchlis
