CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Dominasi pemodal besar dari luar daerah dalam proyek-proyek pemerintah di kabupaten kini mulai dibatasi lewat aturan berjenjang.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menerapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 yang mengunci paket pekerjaan bernilai hingga Rp 2 miliar khusus bagi pengusaha lokal.
Aturan baru yang resmi berlaku sejak 22 September 2026 dan disosialisasikan secara menyeluruh mulai 6 Oktober 2026 ini membagi porsi pengadaan berdasarkan besaran pagu anggaran.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kabupaten PPU, Iwan Kadir, menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi sekaligus memberi ruang tumbuh bagi penyedia jasa di daerah.
“Afirmasi ini bertujuan untuk memberikan ruang afirmasi khusus bagi penyedia atau pelaku usaha di tingkat lokal atau daerah,” kata Iwan Kadir saat dikonfirmasi mengenai penerapan regulasi tersebut, Senin, 16 November 2026.
Dalam skema baru ini, paket pekerjaan dengan nilai hingga Rp 2 miliar mutlak menjadi jatah penyedia berdomisili kabupaten/kota setempat.
Untuk paket di atas Rp 2 miliar sampai Rp 7,5 miliar, porsinya dibuka bagi penyedia tingkat provinsi. Sementara proyek bernilai di atas Rp 7,5 miliar baru dilepas ke persaingan skala nasional.
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan wajib menyaring domisili perusahaan pada tahap awal evaluasi.
Pengusaha luar daerah seperti dari Balikpapan atau wilayah lain, tidak bisa langsung masuk menawar paket di bawah Rp 2 miliar di PPU.
Pintu bagi penyedia tingkat provinsi baru terbuka lewat tender ulang apabila tidak ada satu pun kontraktor lokal PPU yang mendaftar atau seluruhnya gugur syarat teknis.
“Jika tahap pertama untuk pagu sampai Rp 2 miliar itu gagal karena tidak ada penyedia lokal yang lulus evaluasi, barulah prosesnya diulang dan kualifikasinya ditingkatkan ke lingkup provinsi,” ujar Iwan.
Agar aturan ini berjalan efektif, seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemkab PPU diingatkan agar mengunci klausul afirmasi lokal tersebut sejak tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga perputaran anggaran daerah benar-benar dirasakan pelaku usaha setempat. (ADV)
Pewarta: Salsabila

















