Home / Ibu Kota Nusantara

Senin, 12 September 2022 - 15:08 WIB

IKN dalam Angka

KLIK BALIKPAPAN – Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022. IKN baru ini bernama Nusantara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, saat pembahasan RUU IKN selama hampir dua bulan, panitia khusus telah mendengar pendapat dan masukan dari banyak pihak mulai ahli publik hingga kunjungan ke daerah.

Di laman resmi Ikngoid, yang dikutip KlikBalikpapan, Senin 12 September 2022, pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus. Nantinya dilaksanakan melalui Otorita IKN. Terkait nama IKN, Nusantara dipilih karena mampu mendeskripsikan konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituen pulau-pulau yang disatukan lautan.

Diksi Nusantara juga menjadi pengakuan kemajemukan geografis yang disertai dengan kemajemukan budaya. Sedangkan UU IKN berfungsi sebagai payung hukum untuk pemindahan dan pembangunan. Nusantara menjadi konsep kesatuan yang merepresenstasikan kekayaan kemajemukan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 untuk pembangunan IKN di tahap awal. Dana yang akan diguyur berasal dari klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi atau PEN.

IKN dalam angka. (Klik)

Alasannya, menurut Sri, karena adanya pemikiran bahwa anggaran Program PEN 2022, terutama untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi, yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah atau nasional. Dengan demikian, pembangunan proyek IKN dapat ditandai sebagai dua hal. Pertama sebagai kegiatan yang mendorong PEN, kedua sebagai proyek IKN itu sendiri.

Baca juga  Jokowi Soroti Perdebatan IKN

Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kaltim.

Kata Sri ada tiga klaster dalam PEN 2022. “Yaitu penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp 178,3 triliun,” rinci Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga merinci, pada tahap I pembangunan dan pemindahan IKN dimulai tahun 2022-2024. Sumber pendanaan bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal.

“Karena itu di penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, kalau memang bisa eksekusi di tahun 2022 maka bisa kita anggarkan di Rp 178 triliun ini,” jelasnya.

Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga, menjelaskan infrastruktur sumber daya air menjadi infrastruktur dasar untuk pembangunan IKN. Pemerintah akan membangun IKN bertahap sampai finalnya tahun 2045.

Baca juga  IKN Siapkan Kereta Gantung

Time line pembangunan IKN 2022 – 2045. (Klik)

Pembangunan infrastruktur sumber daya air memprioritaskan dua hal. Menyiapkan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase kawasan, dan memastikan sumber air baku untuk IKN bisa terpenuhi secara bertahap.

Di tahap pertama, pemerintah juga berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.

Pembangunan tahap awal membutuhkan anggaran investasi Rp 110 triliun. Tapi besaran porsi APBN untuk keseluruhan kebutuhan pembangunan IKN belum ditetapkan.

Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Ibu Kota Negara akan bertindak sebagai ‘syaraf’ bagi wilayah pemerintah pusat dan pusat inovasi hijau. Adapun Kota Samarinda sebagai ‘jantung’ dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan. Sedangkan Kota Balikpapan sebagai ‘otot’, yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur.

Terkait Provinsi Kaltim sendiri berperan sebagai ‘paru-paru’ dengan memperkuat pertanian hulu dan pusat wisata alam. Kerja sama antara wilayah tersebut akan menjadi pemicu pembangunan Indonesia Timur.

Sumber: Ikngoid I Redaktur: Faiqa

Share :

Baca Juga

Ibu Kota Nusantara

Lahan IKN Tumpang Tindih

Ibu Kota Nusantara

Proyek Tol IKN Dilelang

Ibu Kota Nusantara

Ratusan Peserta Minati Proyek IKN

Ibu Kota Nusantara

Kekayaan Bos IKN

Ibu Kota Nusantara

Kepala Otorita Pimpin Upacara Perdana

Ibu Kota Nusantara

IKN Belum Dongkrak Peningkatan Penduduk

Ibu Kota Nusantara

Warga IKN Diberi Pelatihan

Ibu Kota Nusantara

KPK Pantau Proyek IKN