CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Gelombang program Pemagangan Nasional atau Maganghub yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan mendadak sepi peminat dari korporasi swasta di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Meski seluruh biaya operasional hingga uang saku peserta berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 6 juta per bulan, yang ditanggung penuh oleh anggaran pusat, nyaris tidak ada perusahaan swasta lokal yang melirik program tersebut.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU mencatat hanya ada satu badan usaha milik daerah, yakni Perumda Air Minum Danum Taka, bersama instansi vertikal Badan Pusat Statistik (BPS) yang mau membuka pintu bagi program nasional ini.
Perumda tersebut tercatat menyerap sekitar 20 orang peserta dari jenjang pendidikan diploma dan sarjana.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans PPU, Eko Yulianto, mengungkapkan bahwa keengganan sektor swasta bukan disebabkan oleh persoalan beban finansial perusahaan.
Akar masalahnya justru terletak pada kewajiban menyerap peserta magang ke dalam ikatan kerja permanen setelah masa pelatihan enam bulan rampung.
“Untuk memagangkan saja mereka sanggup, tapi setelah magang itu harus menempatkan, mereka agak kesulitan. Itu kendala di penempatan,” ujar Eko saat menjelaskan hambatan serapan program tersebut, Selasa, 17 November 2026.
Beban jaminan pascamagang membuat korporasi swasta memilih mundur teratur setelah sempat menjajal gelombang awal pendaftaran.
Perusahaan di daerah dinilai lebih memilih pola magang jangka pendek bagi pelajar sekolah menengah karena tidak membawa konsekuensi hukum atau keharusan merekrut pekerja tetap seusai masa praktik.
Akibatnya, peluang bagi para pencari kerja muda berijasah sarjana dan diploma untuk masuk ke industri lewat jalur afirmasi nasional ini menjadi tersendat di tingkat lokal, meski sosialisasi secara berkala telah digencarkan oleh dinas teknis. (ADV)
Pewarta: Salsabila
















