CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Sekjen Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Komaryono, menyoroti diamnya Aparat Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK), soal dugaan jual beli proyek di Balikpapan.
Beredar kabar soal munculnya dugaan praktik jual beli proyek yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kabar itu mengemuka di salah satu media online di Balikpapan ihwal dugaan kontraktor berinisial FT yang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2,69 miliar.
Ia mengalami kerugian setelah dijanjikan mendapatkan proyek di lingkungan Pemkot Balikpapan senilai Rp20 miliar oknum salah satu partai politik berinisial RS.
Oknum itu diduga mencatut nama Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, untuk meyakinkan korban. RS bahkan disebut mengaku sebagai orang dekat Wakil Wali Kota sekaligus pengurus salah satu partai politik pemenang Pemilu 2024.
Namun saat media mengkonfirmasi kepada Bagus, sampai Rabu malam, wawali belum merespon.
Meski begitu, Sekjen MAKI Komaryono meminta APH menelusuri adanya dugaan praktik jual beli proyek tersebut. “Benar tidanya informasi itu, APH harus turun tangan,” tegasnya.
Ia menilai informasi tersebut bisa memuat dugaan suap dan atau korupsi. “Bisa juga dugaan penggelapan atau bisa mengarah pada pencatutan nama wawali dan fitnah terhadap beliau. Karena itu, APH jangan diam. Apalagi hal ini bukan delik aduan,” jelasnya.
Menurut Komaryono, saat ini Presiden Prabowo tengah melakukan operasi bersih-bersih. Ia beraharap hal itu bisa dilakukan juga di daerah. Karena ketika ada informasi terkait dugaan praktik jual beli proyek, maka APH harus mendalaminya.
“Apalagi kalau kelak terbukti kasus ini mencatut atau memfitnah Wawali. Jadi, apapun itu APH tidak boleh diam. Apakah ini kasus dugaan jual beli proyek, suap, korupsi, penggelapan, pencatutan nama atau fitnah. Masyarakat berhak mengetahuinya,” tegas Komaryono.
Dari informasi yang beredar, sesuai keterangan FT, pelaku menawarkan sejumlah proyek pemerintah dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, untuk mendapat proyek yang dijanjikan, korban diminta terlebih dahulu menyetorkan sejumlah uang sebagai uang muka.
Lantaran terkesima dengan janji itu, FT mentransfer uang secara bertahap sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 dengan total uang yang ditransfer ke RS melalui rekening pribadinya mencapai Rp2,69 miliar.
Rincian transfernya yakni pada Desember 2025 nilainya di bawah 1 miliar, kemudian Januari 2026 juga di bawah satu miliar, sedangkan pada Februari 2026 dua kali transfer dengan nilai per transfer masing-masing Rp1 miliar. Namun, setelah uang disetor, proyek yang dijanjikan tidak ada. Sedangkan uang yang telah disetorkan hingga kini belum juga dikembalikan.
Cendana Network
















