CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Skema pengelolaan jaminan sosial bagi pekerja sektor rentan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki babak baru.
Mulai tahun depan, pembayaran iuran serta administrasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan lokal tidak lagi ditangani secara terpisah oleh dinas teknis, melainkan ditarik dan dipusatkan sepenuhnya di bawah kendali Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) PPU, Andi Trasodiharto, mengungkapkan kebijakan penyatuan ini ditempuh untuk memangkas kerumitan birokrasi sekaligus menertibkan pengawasan anggaran perlindungan pekerja daerah.
Selama ini, skema penjaminan pekerja rentan masih tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Terkait jaminan sosial, pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan memang saat ini ditangani oleh kami. Rencananya, tahun depan akan dialihkan dan tersentralisasi di Dinas Ketenagakerjaan,” ujar Andi saat dimintai keterangan terkait penataan skema jaminan sosial pekerja rentan tersebut, Rabu, 18 November 2026.
Dengan peralihan wewenang tersebut, beban administratif Diskan PPU bergeser menjadi garda depan pendataan lapangan.
Adapun, dinas teknis akan fokus menyaring dan memvalidasi data nelayan murni yang benar-benar aktif melaut agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Saat ini, pemerintah daerah menanggung penuh subsidi iuran perlindungan kerja bagi 1.200 nelayan murni di PPU.
Nilai bantuan yang dialokasikan mencapai Rp 16.800 per orang setiap bulan selama satu tahun penuh, mencakup jaminan kecelakaan kerja hingga santunan kematian untuk melindungi stabilitas ekonomi keluarga pesisir.
“Tugas kami selanjutnya berfokus menyalurkan serta memvalidasi data nelayan murni yang aktif melaut. Mengenai eksekusi pembayaran iuran dan pengelolaan administrasinya, seluruhnya menjadi kewenangan Disnakertrans,” ungkap Andi.
Pemusatan pengelolaan jaminan sosial ini rupanya juga berlaku lintas sektor.
Hasil rapat koordinasi antarinstansi menyepakati bahwa penjaminan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan dan pertanian akan ikut dilebur dalam satu pintu pengelolaan di Disnakertrans mulai tahun anggaran mendatang.
“Sudah rapat gabungan, pengalihan penanganan ini tidak hanya berlaku bagi sektor perikanan saja, juga perkebunan dan pertanian, nantinya ditangani langsung Dinas Ketenagakerjaan,” tegasnya. (ADV)
Pewarta: Salsabila
















