CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat pemantauan politik daerah.
Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, memastikan hasil evaluasi periode Januari–Juni 2026 menunjukkan dinamika politik dan sosial di Kaltim secara umum, kondusif.
Meski demikian, sejumlah isu tetap memerlukan perhatian dan koordinasi berkelanjutan.
Seperti penyampaian aspirasi masyarakat, pelayanan publik, ketenagakerjaan, distribusi bahan bakar minyak, pemerataan pembangunan, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah di Hotel Five Premiere, baru-baru ini.
Arih Franata menyampaikan pemantauan perkembangan politik daerah tidak hanya berkaitan dinamika menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah.
“Melainkan juga mencakup perkembangan aspirasi masyarakat, respons terhadap kebijakan pemerintah, hubungan antarlembaga, serta berbagai persoalan yang memerlukan penanganan dan koordinasi lintas instansi,” jelasnya.
Menurutnya pemantauan ini menjadi bagian upaya Pemprov Kaltim memperoleh gambaran situasi yang objektif.
Sekaligus mengidentifikasi persoalan sejak dini dan mendorong penyelesaian masalah secara tepat dan proporsional.
Untuk periode Juli–September 2026, Tim diminta mencermati perkembangan isu politik, aspirasi masyarakat, ketertiban umum dan kebencanaan.
Salah satu perhatian utamanya, dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang memerlukan koordinasi penanganan secara terpadu.
Setiap isu yang berkembang akan dipetakan berdasarkan substansi persoalan atau aspirasi, pihak terkait, respons instansi berwenang, serta perkembangan tindak lanjut penyelesaiannya.
Informasi yang diperoleh dari media daring maupun sumber lain perlu diverifikasi agar laporan yang disusun akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat itu, Pemprov Kaltim mendorong penguatan pertukaran informasi, pemetaan potensi permasalahan, deteksi dini, dan koordinasi berbagai aspirasi masyarakat.
Instansi terkait diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai substansi persoalan, langkah penanganan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian.
Kejelasan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah persoalan yang belum terselesaikan berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.
“Laporan Tim diharapkan tidak hanya memuat rangkuman peristiwa, tapi juga dilengkapi analisis situasi, potensi perkembangan, langkah penanganan, status penyelesaian, dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan,“ pesannya.
Ia bilang, pemantauan perkembangan politik ini bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas respons pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.
Pelaksanaannya tetap mengedepankan objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Katanya, dengan pemantauan yang terarah dan tindak lanjut yang jelas, diharapkan tercipta kondisi daerah yang kondusif. Selain itu diharap pula pelayanan publik yang semakin baik dan kehidupan demokrasi di Kaltim yang kian berkualitas.
Pewarta: Ruslan
