Oleh: Dr. Linda Fauziyah Ariyani, S.Pd., M.Pd., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Balikpapan.
Ada kebijakan yang manfaatnya tidak selalu bisa kita lihat hari ini. Pendidikan adalah salah satunya.
Ketika sebuah keluarga hari ini terbantu karena anaknya tidak perlu membayar uang kuliah, mungkin yang terlihat hanya angka rupiah yang berhasil dihemat.
Tetapi 10 tahun kemudian, manfaatnya bisa jauh lebih besar: seorang anak yang menjadi sarjana, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan usaha, kembali ke daerahnya, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.
Di situlah saya melihat Program Pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur.
Program ini memang tidak lepas dari kritik dan perdebatan.
Itu hal yang wajar dalam sebuah kebijakan publik. Program sebesar Gratispol tentu perlu terus diawasi, dievaluasi, diperbaiki dan dipastikan tepat sasaran.
Tetapi di tengah berbagai perdebatan tersebut, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh hilang: jangan sampai kita lupa melihat investasi jangka panjang dari sebuah kebijakan pendidikan.
Pendidikan adalah investasi yang hasilnya tidak langsung terlihat
Badan Pusat Statistik mencatat IPM Kalimantan Timur pada 2025 mencapai 79,39, meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Dimensi pengetahuan juga terus membaik.
Harapan lama sekolah mencapai 14,04 tahun, adapun rerata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,10 tahun.
Angka-angka ini memang tidak semata-mata hasil dari satu program.
IPM dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kesehatan, pendidikan dan standar hidup.
Namun angka tersebut memberi kita satu pesan penting: Kaltim memiliki modal manusia yang terus tumbuh.
Karena itu, jika kebijakan pendidikan yang memperluas akses terus dijalankan secara konsisten dan diperbaiki kualitas implementasinya.
Bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan Kaltim memiliki kualitas SDM, yang jauh lebih kuat dibandingkan hari ini.
Bahkan, dengan modal yang sudah dimiliki, Kaltim memiliki ruang untuk menjadi salah satu daerah dengan kualitas SDM terdepan di Indonesia.
Ini bukan sekadar tentang siapa yang membayar UKT.
Ini tentang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya.
Saya melihatnya ketika berkeliling Kaltim.
Lebih dari lima tahun terakhir saya berkeliling Kalimantan Timur sebagai asesor BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah).
Saya datang ke berbagai sekolah, bertemu kepala sekolah, guru, orang tua dan anak-anak dengan kondisi yang sangat beragam.
Dari perjalanan itu saya belajar satu hal: akses pendidikan masih menjadi persoalan nyata, terutama ketika kita berbicara tentang wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan.
Pendidikan gratis bukan sekadar slogan bagi keluarga tertentu.
Ketika biaya sekolah atau kuliah dapat dikurangi, orang tua memiliki ruang bernapas lebih panjang.
Anak memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan. Dan pada akhirnya, pilihan hidup mereka menjadi lebih luas.
Karena itu, saya melihat Gratispol bukan hanya program bantuan biaya pendidikan.
Jika dirancang dan dijalankan secara konsisten, ia dapat menjadi investasi sosial jangka panjang Kaltim.
Pemerintah memang mengembangkan Gratispol hingga pendidikan tinggi.
Pada 2026, program ini diperluas sehingga mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan UKT di seluruh semester.
Pemerintah juga menyebut cakupannya meliputi pendidikan tinggi dari jenjang D3, S1, S2 hingga S3. Tetapi justru di sinilah tantangan berikutnya muncul.
Gratis UKT belum tentu berarti gratis kuliah.
Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin terbatas pula pilihan perguruan tinggi yang tersedia di daerah.
Seorang anak di wilayah yang jauh dari Balikpapan atau Samarinda mungkin mendapatkan pembebasan UKT.
Tetapi apakah persoalan pendidikannya selesai? Belum tentu.
Ia mungkin harus tinggal di kota lain. Ia membutuhkan kos. Ia membutuhkan makan. Ia membutuhkan transportasi.
Dan bagi anak-anak dari wilayah 3T atau daerah yang akses transportasinya tidak mudah: Biaya untuk datang dan bertahan di pusat pendidikan bisa menjadi persoalan yang jauh lebih berat daripada UKT itu sendiri.
Maka, ke depan, Gratispol menurut saya perlu berkembang dari sekadar “membayar biaya kuliah” menjadi “memastikan anak Kaltim mampu menempuh pendidikan sampai selesai.”
Bantuan afirmasi untuk mahasiswa dari daerah terpencil bisa menjadi salah satu gagasan yang dipertimbangkan.
Misalnya, dukungan biaya hidup terbatas, asrama mahasiswa, subsidi transportasi, atau skema khusus bagi calon mahasiswa dari wilayah yang jauh dari pusat pendidikan tinggi.
Sebab akses terhadap perguruan tinggi tidak hanya ditentukan ada atau tidaknya UKT. Jarak juga menentukan.
Transportasi menentukan. Tempat tinggal menentukan. Kemampuan bertahan hidup selama kuliah juga menentukan.
Kita sedang menanam untuk Kaltim 10 tahun mendatang.
Saya tidak melihat Gratispol sebagai program yang tidak boleh dikritik.
Justru sebaliknya. Program sebesar ini harus terus dikawal.
Data penerima harus transparan. Sasaran harus jelas. Perguruan tinggi harus ikut menjaga kualitas. Evaluasi harus dilakukan secara berkala.
Dan yang paling penting, bantuan pendidikan harus benar-benar menghasilkan mobilitas sosial dan peningkatan kualitas SDM, bukan sekadar angka penerima yang besar.
Tetapi saya juga percaya, ada kebijakan yang memang harus kita lihat dengan perspektif yang lebih panjang.
Apa yang terjadi jika seorang anak dari keluarga sederhana hari ini bisa kuliah?
Bisa jadi 10 tahun kemudian mungkin ia menjadi guru. Menjadi dokter.
Menjadi insinyur. Menjadi pengusaha. Menjadi peneliti.
Atau pulang ke kampung halamannya membawa pengetahuan yang kemudian digunakan untuk membangun daerahnya.
Kita mungkin tidak melihat hasilnya hari ini. Tetapi Kaltim akan merasakannya suatu hari nanti.
Di tengah berbagai persoalan dan carut-marut negeri ini, saya masih ingin menggantungkan satu harapan: pendidikan. Bukan karena pendidikan menjamin semua anak akan sukses.
Tetapi karena pendidikan memberikan sesuatu yang sangat penting: kesempatan untuk mengubah nasib dan menjadikan kualitas hidup mereka lebih baik lagi.
Dan mungkin, 10 tahun dari sekarang, ketika kita melihat lebih banyak anak-anak Kaltim menjadi sarjana, profesional, pengusaha, ilmuwan, guru, pemimpin dan penggerak masyarakat.
Kita akan menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan hari ini bukan sekadar belanja pemerintah. Ia adalah investasi untuk masa depan manusia Kaltim.
Membangun Kaltim bukan hanya tentang membangun jalan, gedung, kawasan industri atau ibu kota baru.
Membangun Kaltim adalah membangun manusianya.
Dan jika hari ini kita masih bisa membuka jalan seorang anak menuju pendidikan yang lebih tinggi, maka di tengah begitu banyak persoalan negeri ini, kita masih punya alasan untuk menggantungkan harapan pada masa depan.
Harapan bahwa pendidikan masih bisa menjadi jalan bagi anak-anak bangsa untuk mengubah nasibnya.
