KLIK BALIKPAPAN – Pemerintah membuka opsi skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara melalui saweran dari masyarakat. Skema urun dana atau crowd funding itu disampaikan Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono, beberapa waktu lalu.
Ia bilang, urun dana berasal dari penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi. Saweran itu sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan pemrakarsanya dari pihak masyarakat sendiri.
“Alternatif urun dana ini kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN,” ujar Sidik, Jumat 25 Maret 2022. Namun, gagasan ini dinilai sebagai bentuk kebingungan pemerintah dalam mencari dana pindah ibu kota.
Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio mengkritik skema saweran yang melibatkan masyarakat seperti urun dana atau crowdfunding.
Menurutnya, langkah pendanaan melalui skema Public-Private-People Participation yang dicanangkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono keliru sejak awal. Sebab, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak.
Ia menilai, rencana itu hanya menunjukkan pemerintah tengah bingung mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN. “Itu menunjukkan memang enggak ada uangnya untuk IKN. Kalau minta rakyat patungan lagi itu udah panik. Rakyat kan udah patungan, dari apa, dari pajak,” ujarnya dalam agenda Total Politik, Minggu 27 Maret 2022.
Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah yang selama ini masih belum terbuka terkait sumber-sumber pendanaan IKN. Termasuk soal besaran dana yang sudah dimiliki pemerintah dalam proyek itu.
“Selama ini yang diomongin ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja,” tuturnya.
Ia menegaskan, “Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan.”
Hendri menilai rencana pemindahan IKN sebagai ego pemerintah untuk menciptakan peninggalan besar kepada pemerintahan selanjutnya. “Seperti kepongahan pemerintah, kepongahan penguasa pokoknya gue pengen pindah. Uangnya dari mana, ya nanti aja. Sekarang udah ketahuan enggak ada, ya bantuin kita dong, patungan dong,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pernah mengharapkan investor dari luar negeri, salah satunya Softbank.
Pada Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk IKN sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp 1.400 triliun. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar.
Padahal, pemerintah menilai investasi US$ 25 miliar sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi itu, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Namun pada Maret, SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak jadi berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN.
“Kita tidak lagi berinvestasi pada proyek IKN, tapi tetap melanjutkan investasi di Indoensia melalui perusahaan portofolion kami, SoftBank Vision Fund,” ujar SoftBank, dilansir Nikkei Asia. Kepastian pembatalan investasi di IKN itu, disampaikan pihak SoftBank Group pada Jumat 11 Maret 2022.
Seiring mundurnya SoftBank dari proyek IKN, pemerintah masih mengkaji sumber pembiayaan lain. Kemudian mengumumkan gagasan skema saweran alias urun dana atau crowd funding.
I Pewarta: Siska I Redaktur: Jihana
