CENDANA NETWORK, DARIMEDIA.ID – Laju penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga akhir triwulan ketiga tahun ini tampak melambat.
Berdasarkan catatan evaluasi hingga September 2026, persentase realisasi keuangan daerah baru menyentuh angka 63,77 persen, sebuah capaian yang tergolong rendah jika disandingkan dengan target tahunan yang dipatok.
Kendati demikian, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, memastikan lambatnya angka pencairan tersebut bukan indikasi mandeknya roda pemerintahan di lapangan.
Seluruh program pembangunan fisik maupun kegiatan operasional perangkat daerah diklaim tetap berjalan normal, bahkan sebagian proyek telah tuntas dikerjakan oleh para rekanan.
Ganjalan utama rendahnya angka serapan tersebut justru terletak pada mekanisme pencairan dana kepada pihak ketiga yang belum sepenuhnya tertunaikan.
Muhajir menjelaskan, pemerintah daerah mengubah kebijakan pembayaran proyek tahun ini guna mengamankan likuiditas kas dari risiko defisit. Jika pada periode sebelumnya skema cicilan termin proyek bisa dicairkan hingga 70 persen, aturan ketat kini diterapkan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Realisasi keuangan yang rendah karena pembayaran ke pihak ketiga belum sepenuhnya, walaupun kegiatannya running semua di lapangan,” ungkap Muhajir saat memberikan keterangan di Penajam, Rabu, 18 November 2026.
Tekanan terhadap fiskal daerah tahun ini memang terasa semakin berat menyusul koreksi tajam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam Perubahan APBD 2026, kapasitas fiskal PPU menyusut ke angka Rp 1,99 triliun, merosot cukup jauh dibanding tahun sebelumnya yang sempat menembus Rp 2,6 triliun.
Beban keuangan kian berlapis karena pemerintah daerah masih harus menyicil sisa pinjaman jangka pendek senilai Rp 208 miliar ke Bankaltimtara yang ditarik untuk melunasi utang tahun anggaran 2025.
Demi merinci penyelesaian administrasi keuangan di sisa tahun anggaran, BKAD membagi tahapan verifikasi bagi proyek-proyek yang telah selesai.
Pekerjaan fisik yang rampung hingga awal Oktober diproses pada gelombang pertama, sementara proyek yang baru tuntas menjelang akhir November diselesaikan melalui skema rekonsiliasi berikutnya.
“Kalau kita tidak ada skema pinjaman, pasti utang tidak akan selesai. Inilah bentuk kebijakan pemerintah agar perputaran dan pencapaian visi-misi tetap jalan,” pungkas Muhajir. (ADV)
Pewarta: Salsabila
















